BIN: Deradikalisasi Butuh Pendekatan Sosial-Ekonomi, Bukan Hukum Saja

Badan Intelijen Negara (BIN) mengemukakan bahwa upaya deradikalisasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan aspek hukum dan keamanan, melainkan juga sosial-ekonomi. Pandangan ini muncul dari kesadaran bahwa radikalisme seringkali berakar pada kerentanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya kesempatan yang adil. Dengan demikian, strategi pencegahan perlu dirancang secara komprehensif agar mampu menyentuh akar masalah dan menawarkan alternatif kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Mengurai Akar Masalah: Kerentanan Ekonomi dan Akses Kesempatan

Menurut BIN, faktor ekonomi dan sosial menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk merekrut anggota baru. Keterbatasan lapangan kerja, ketimpangan kesejahteraan, dan rendahnya akses terhadap pelatihan keterampilan membuat sebagian individu rentan terpapar paham radikal. Oleh karena itu, pendekatan sosial-ekonomi dalam program deradikalisasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi:

• Meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
• Memberikan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.
• Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah rawan radikalisme.

BIN menekankan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga, seperti yang menangani pendidikan, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung upaya pencegahan secara lebih terpadu.

Pendekatan Lunak sebagai Investasi Jangka Panjang

Pendekatan lunak (soft approach) dalam deradikalisasi dinilai lebih humanis dan memberdayakan dibandingkan pendekatan hukum semata. BIN memandang bahwa strategi ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi kekerasan. Dengan menyentuh aspek sosial-ekonomi, program pencegahan tidak hanya menyasar individu yang sudah terpapar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan stabil. Langkah ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok yang pernah terlibat dalam tindak radikalisme. Melalui program yang memberdayakan, diharapkan mantan pelaku dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi positif, sehingga memperkuat semangat rekonsiliasi. Dengan demikian, deradikalisasi tidak hanya dimaknai sebagai proses penghentian tindak kekerasan, tetapi juga sebagai upaya membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial.