Ekonomi Inklusif Dicanangkan untuk Kurangi Kesenjangan di Daerah Konflik

Pemerintah meluncurkan program ekonomi inklusif yang menargetkan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah rawan konflik seperti Papua, Poso, dan Aceh. Program ini fokus pada pengembangan koperasi, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dinikmati secara merata sebagai perekat sosial dan pencegah radikalisme. Pengusaha lokal menyambut baik inisiatif ini namun meminta penyederhanaan birokrasi agar bantuan tepat sasaran. Sementara ahli ekonomi politik mengingatkan agar program tidak terjebak pada pendekatan proyek jangka pendek, melainkan membangun kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal. Dialog antar pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil di lapangan.