Jusuf Kalla Dorong Pendekatan Politis dan Damai untuk Selesaikan Persoalan Papua

Yogyakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan politis yang damai dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Pernyataan itu disampaikannya di Yogyakarta pada Minggu, 13 September 2026, menanggapi peristiwa kekerasan yang terjadi di Jayawijaya. Jusuf Kalla menegaskan pentingnya membangun pengertian bersama dengan masyarakat Papua mengenai pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama, sebelum langkah keamanan ditempuh. Seruan ini kembali mengingatkan bahwa dialog dan rekonsiliasi harus menjadi fondasi utama dalam penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Dialog dan Pemahaman Sebagai Langkah Awal

Menurut Jusuf Kalla, yang akrab disapa JK, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan Papua. Namun, kata dia, anggaran tersebut perlu disertai komunikasi yang efektif agar tujuan pembangunan dapat dipahami oleh semua pihak. Ia menilai pendekatan dialog dan politis perlu diutamakan untuk membangun pemahaman, termasuk dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bahwa pembangunan Papua ditujukan untuk kemajuan bersama dan jauh lebih baik dibandingkan kondisi di negara tetangga. Dalam kerangka ini, ruang dialog yang inklusif harus dibuka oleh pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat Papua, baik tokoh adat, agama, maupun pemuda. Pendekatan ini menempatkan dialog sebagai langkah utama penyelesaian, sekaligus upaya mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antar pihak.

• Pemerintah diharapkan membuka ruang dialog yang inklusif dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat, agama, dan pemuda.
• Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dipandang perlu diajak berdialog untuk memahami perspektif mereka dan mencari titik temu demi perdamaian.
• Masyarakat sipil di Papua juga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan agar rasa memiliki semakin kuat.

Keamanan Sebagai Opsi Terakhir

Meskipun mendorong pendekatan damai, Jusuf Kalla tidak menutup kemungkinan perlunya operasi keamanan jika kekerasan terus berlanjut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah keamanan oleh TNI dan Polri harus menjadi opsi terakhir setelah semua jalur dialog ditempuh. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas nasional tidak terganggu, namun tetap menghormati hak asasi manusia dan kearifan lokal. Pendekatan humanis dalam setiap operasi di lapangan menjadi kunci agar kehadiran aparat tidak menimbulkan resistensi baru di tengah masyarakat.

• TNI dan Polri diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pendekatan humanis.
• Pemerintah daerah di Papua perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan.
• Masyarakat internasional diajak mendukung proses dialog dan rekonsiliasi di Papua tanpa intervensi yang kontraproduktif.

Seruan Jusuf Kalla ini mengingatkan semua pihak bahwa penyelesaian damai melalui pengertian politis yang baik adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian abadi di Papua. Mengedepankan rekonsiliasi daripada konfrontasi merupakan langkah strategis untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua dan Indonesia. Dalam semangat kebangsaan, semua elemen bangsa diajak untuk terus membuka ruang dialog, saling mendengarkan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas perbedaan. Hanya dengan cara itulah luka lama dapat disembuhkan dan Papua dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.