Kadin Dorong UMKM Jadi Perekekat Ekonomi di Daerah Pasca Konflik

Pascakonflik di sejumlah daerah, perhatian mulai terfokus pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor pemulihan sekaligus perekat sosial. Pendekatan ini dinilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat akar rumput, tanpa membedakan latar belakang kelompok yang sebelumnya terlibat konflik. Dengan demikian, ekonomi diharapkan menjadi ruang netral yang mampu mempertemukan kembali pihak-pihak yang sempat berjarak.

UMKM sebagai Jembatan Rekonsiliasi Ekonomi

Dalam banyak kasus, konflik meninggalkan luka ekonomi yang dalam dan merenggangkan hubungan sosial. Karena itu, pemulihan ekonomi yang menyentuh akar rumput menjadi salah satu jalan untuk menyembuhkan luka lama. Kadin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan—dua faktor yang kerap menjadi pemicu konflik.

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pembukaan pasar bagi produk dari daerah pascakonflik. Kadin menggandeng pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memastikan program tepat sasaran dan menjangkau seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks pascakonflik, UMKM tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai ruang pertemuan bagi individu dari berbagai latar belakang yang sebelumnya terbelah. Melalui kegiatan ekonomi bersama, warga dapat membangun kembali kepercayaan dan solidaritas.

Kadin menekankan bahwa pemberdayaan UMKM harus berorientasi pada keadilan dan transparansi agar tidak memunculkan kecemburuan baru di tengah masyarakat. Dengan begitu, perekonomian dapat tumbuh tanpa meninggalkan sebagian kelompok, sekaligus menjadi perekat yang memperkuat kohesi sosial pascakonflik.

Kolaborasi Multisektor untuk Stabilitas Berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kadin bersama mitra merumuskan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa program utama yang diusulkan antara lain:

• Pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan manajerial.
• Fasilitasi akses permodalan melalui skema kredit lunak atau bantuan modal usaha yang dikelola oleh lembaga keuangan terpercaya.
• Pembukaan akses pasar, baik melalui pameran, platform digital, maupun kemitraan dengan pelaku usaha besar, sehingga produk UMKM dapat bersaing secara lebih luas.
• Pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan usaha dan mitigasi risiko konflik melalui forum dialog antar pelaku usaha.

Kadin mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk duduk bersama dalam merancang ekosistem ekonomi yang inklusif. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan infrastruktur pendukung dan kebijakan yang ramah terhadap UMKM, sementara lembaga keuangan berperan dalam menyediakan akses permodalan yang adil. Keterlibatan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menyosialisasikan program dan menjembatani kepentingan kelompok yang berbeda.

Dengan mengangkat perekonomian akar rumput, program ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada narasi-narasi konflik lama. Semangat rekonsiliasi melalui ekonomi menjadi pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Dialog dan kebersamaan dalam mengelola UMKM diharapkan dapat menciptakan stabilitas yang berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi setiap pihak untuk saling mendengar dan bekerja sama demi masa depan yang lebih damai.