Kadin Usulkan Pemerintah Perkuat UMKM sebagai Perekat Ekonomi di Daerah Rawan Konflik

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai perekat ekonomi dan sosial di daerah-daerah rawan konflik. Usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, ini lahir dari pemikiran bahwa kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya kerap menjadi akar dari ketegangan antar kelompok. Kadin menilai bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, sektor ekonomi, khususnya UMKM, ditempatkan sebagai pilar penting dalam upaya meredam potensi konflik dan memperkuat kohesi masyarakat.

Merajut Interdependensi Ekonomi Antar Kelompok

Menurut Arsjad, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dapat menjadi medium dialog yang efektif. Kerja sama bisnis yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat diyakini mampu melampaui batas-batas identitas, sehingga menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan kerja sama. Di sejumlah daerah rawan konflik, kesenjangan ekonomi sering menjadi pemicu utama ketegangan. Dengan memperkuat UMKM, diharapkan tercipta interdependensi ekonomi yang positif antara kelompok-kelompok yang sebelumnya berseberangan. Ini menjadi fondasi bagi stabilitas yang lebih kokoh, karena setiap pihak memiliki kepentingan ekonomi yang saling terhubung. Kadin melihat pergeseran paradigma dalam penanganan kerawanan konflik—dari pendekatan keamanan semata menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel ekonomi sebagai perekat sosial.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Kadin merekomendasikan beberapa langkah konkret:

• Mempermudah akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah rawan konflik, terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan.
• Menyediakan pelatihan kewirausahaan yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau afiliasi politik.
• Membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk melalui kemitraan dengan usaha besar, sehingga produk UMKM dapat bersaing dan memberi manfaat ekonomi yang merata.
• Menyinergikan program pemberdayaan UMKM dengan upaya peacebuilding yang sudah ada, agar dampak ekonomi dan perdamaian berjalan beriringan.

Sinergi Program Ekonomi dan Perdamaian untuk Stabilitas Berkelanjutan

Sinergi antara program ekonomi dan perdamaian diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih holistik. Pemerintah, dari sisi lain, dapat memfasilitasi kolaborasi antar kelompok melalui kegiatan-kegiatan ekonomi bersama, sehingga dialog antar kelompok dapat berjalan secara alami. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui jalur keamanan, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi yang inklusif. Kadin menekankan bahwa stabilitas tidak hanya dapat dijaga melalui pengamanan, tetapi juga melalui penguatan ekonomi yang melibatkan semua pihak. Dengan demikian, UMKM berperan ganda: sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus perekat sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Pada akhirnya, usulan Kadin ini membuka ruang bagi dialog yang lebih luas tentang bagaimana ekonomi dapat menjadi jembatan antarkelompok. Penguatan UMKM di daerah rawan konflik bukan sekadar program ekonomi, melainkan investasi sosial untuk merawat kerukunan dan meredam potensi gesekan. Semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, diundang untuk berkolaborasi dalam upaya ini. Dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan, ekonomi dapat menjadi perekat yang menyatukan, bukan pemisah. Harapannya, langkah-langkah konkret ini mampu membawa perubahan positif bagi stabilitas dan perdamaian di daerah-daerah yang membutuhkan.