KemenHAM: Konflik Papua Tak Bisa Hanya Dilihat dari Perspektif Keamanan

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa penanganan situasi di Papua memerlukan pendekatan yang holistik, tidak terpaku hanya pada aspek keamanan. Ia menyatakan bahwa negara wajib menjaga ketertiban publik namun dengan tetap menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara damai. Mugiyanto menekankan bahwa dalam negara demokrasi, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kementerian HAM telah aktif memantau penanganan demonstrasi dan kondisi kemanusiaan di Papua, termasuk situasi warga yang mengungsi akibat konflik. Mugiyanto menyebut pemerintah perlu memperhatikan hak atas keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak bagi para pengungsi. Pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dinilai sama pentingnya dengan upaya menciptakan keamanan di wilayah konflik. Untuk itu, Kementerian HAM mendorong koordinasi yang lebih kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menangani dampak kemanusiaan di Papua. Upaya ini bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sipil tidak terabaikan. Mugiyanto berharap, sinergi antara penegakan hukum, perlindungan HAM, dan percepatan pembangunan dapat menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk perdamaian berkelanjutan di Papua.