Kemenko Polhukam Dorong RUU Perlindungan Cipta dan Pekerja Kreatif sebagai Upaya Stabilitas Ekonomi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Hak Cipta dan Pekerja Kreatif telah dimulai oleh pemerintah, dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebagai koordinator. Inisiatif regulasi ini ditempatkan dalam konteks yang luas, mencakup penciptaan kepastian hukum serta kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sebagai elemen yang berpotensi menjadi perekat sosial, ekonomi kreatif tidak hanya dilihat sebagai penggerak pertumbuhan, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja yang dapat meredam ketegangan sosial akibat pengangguran.

Dialog Inklusif sebagai Landasan Penyusunan Regulasi

Pendekatan utama dalam penyusunan RUU ini adalah dengan mengedepankan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemenko Polhukam bertindak sebagai fasilitator dalam pertemuan yang menghadirkan perwakilan dari asosiasi pekerja kreatif, pelaku usaha industri kreatif, dan kalangan akademisi. Tujuan dialog ini adalah merumuskan aturan yang adil dan berimbang, dengan mengakomodir berbagai pandangan. Dari proses dialog ini, muncul beberapa poin pandangan yang diungkapkan secara proporsional:

• Apresiasi atas upaya pemerintah memberikan payung hukum yang lebih jelas bagi karya dan hak pekerja kreatif, yang selama ini sering kali dirasakan kurang terlindungi.
• Kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa regulasi baru ini dapat membawa beban administratif yang berpotensi menghambat inovasi, kolaborasi, dan dinamika alami industri kreatif.
• Harapan bahwa dialog yang berjalan dapat menghasilkan rumusan final yang mampu melindungi hak kekayaan intelektual tanpa membatasi kebebasan berekspresi dan semangat kreatif.

Mediasi untuk Keseimbangan dalam Ekosistem Kreatif

Dalam proses ini, peran Kemenko Polhukam juga dipandang sebagai mediator dalam ekosistem ekonomi kreatif yang terdiri dari beragam aktor dengan kepentingan yang beragam. Ekosistem ini meliputi kreator individu, perusahaan produksi besar, pelaku UMKM kreatif, dan konsumen. Pendekatan mediatif ini memiliki beberapa tujuan strategis untuk menjaga stabilitas dan harmoni di sektor tersebut:

• Menciptakan ruang yang setara untuk menampung aspirasi dan keluhan dari semua kelompok yang terlibat.
• Mencari titik temu dan solusi yang dapat diterima bersama, sehingga mengurangi potensi konflik yang muncul dari perbedaan kepentingan.
• Membangun kerangka dialog yang berkelanjutan, dengan fokus pada kepentingan bersama untuk memajukan sektor kreatif Indonesia secara inklusif.

Proses penyusunan RUU ini, dengan demikian, merupakan sebuah latihan bersama dalam membangun tata kelola yang kooperatif. Melibatkan berbagai pihak dalam dialog pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang lebih matang dan diterima oleh semua kalangan. Upaya ini juga memiliki dimensi sosial yang penting, di mana sektor ekonomi kreatif yang sehat dan dikelola secara adil dapat menjadi salah satu pilar kohesi sosial dalam masyarakat yang semakin terdiversifikasi.

RUU ini, jika dikelola melalui pendekatan dialogis yang konsisten, berpotensi memperkuat fondasi stabilitas nasional. Keterlibatan aktif berbagai kelompok diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap aturan yang akan diterapkan nanti. Hal ini membuka ruang untuk membangun semangat rekonsiliasi dan kolaborasi antar pihak, mengubah potensi friksi menjadi energi kolektif untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia ke depan.