Kepala Bakom: Demokrasi Wajib Ada Dialog, Tanpa Itu Jadi Semau Gue

Praktik demokrasi membutuhkan mekanisme dialog yang konstruktif guna menjaga stabilitas sosial dan kualitas tata kelola pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyusul insiden yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait pembubaran sebuah diskusi. Qodari menegaskan bahwa demokrasi tanpa dialog berisiko menciptakan dinamika 'semau gue' yang dapat mengikis prinsip musyawarah dalam kehidupan berbangsa. Pemerintah, melalui pernyataan ini, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas berbagai program prioritas nasional.

Dialog sebagai Jembatan Rekonsiliasi dalam Demokrasi

Insiden di UGM menyoroti pentingnya menjaga saluran komunikasi antara pemerintah dan elemen masyarakat, khususnya kalangan kampus. Qodari menyayangkan langkah represif yang terjadi, seraya menekankan bahwa penyampaian aspirasi atau tuntutan akan lebih produktif jika dibingkai dalam ruang dialog yang saling menghormati. Dalam konteks ini, pemerintah memandang dialog bukan sebagai bentuk negosiasi politik, melainkan sebagai mekanisme proporsional untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Setiap pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dianggap memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan evaluasi dalam kerangka demokrasi yang sehat.

Komitmen untuk dialog ini diwujudkan dalam respons pemerintah terhadap tuntutan spesifik dari sebagian mahasiswa mengenai Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Pemerintah menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji politik yang telah memperoleh mandat dari mayoritas rakyat, sehingga pelaksanaannya wajib ditunaikan. Namun, di sisi lain, pemerintah menyatakan keterbukaannya terhadap evaluasi teknis pelaksanaan program di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan upaya mencari jalan tengah, di mana mandat politik dihormati sekaligus ruang untuk perbaikan operasional dibuka. Poin-poin penting dari posisi berbagai pihak dapat dirangkum sebagai berikut:

• Posisi Pemerintah: Menegaskan komitmen pada dialog, menjalankan mandat program prioritas seperti MBG, dan terbuka untuk evaluasi teknis pelaksanaan.
• Posisi Mahasiswa: Menyampaikan aspirasi dan tuntutan, dalam hal ini permintaan penghentian program MBG, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
• Titik Temu yang Dimungkinkan: Ruang dialog untuk membahas evaluasi dan penyempurnaan teknis pelaksanaan program, tanpa menggugat mandat politik dasarnya.

Mengelola Perbedaan untuk Menjaga Stabilitas Nasional

Dinamika antara tuntutan dan mandat politik merupakan warna alami dalam sebuah demokrasi. Tantangannya adalah mengelola perbedaan tersebut sehingga tidak berujung pada polarisasi yang mengancam stabilitas. Pernyataan Qodari menekankan pentingnya menghindari kondisi 'semau gue', dimana masing-masing pihak bersikukuh pada posisinya tanpa mau mendengar pihak lain. Dialog diposisikan sebagai alat untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang diterima bersama, meski tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Pendekatan ini sejalan dengan semangat untuk menjaga stabilitas nasional melalui komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks program-program pemerintah lainnya, prinsip serupa juga dapat diterapkan. Membuka ruang untuk umpan balik dan evaluasi dari masyarakat, termasuk kelompok kritis seperti mahasiswa, justru dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi penyelenggaraan kebijakan. Proses ini tidak mengurangi legitimasi pemerintah, melainkan memperkuatnya melalui transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, dialog bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan pilar kekuatan dalam sistem demokrasi yang matang dan berkelanjutan.

Menutup pembahasan ini, narasi yang dibangun mengarah pada pentingnya membuka jalan rekonsiliasi dan titik temu. Perbedaan pendapat mengenai suatu program, seperti MBG, merupakan bagian dari dinamika kebangsaan yang wajar. Esensinya adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola melalui saluran-saluran resmi dan budaya dialog yang konstruktif. Semangat untuk saling mendengar dan memahami, antara penentu kebijakan dan pemantau kebijakan (dalam hal ini mahasiswa dan masyarakat luas), menjadi kunci untuk memelihara stabilitas dan memajukan kualitas demokrasi Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan partisipatif.