Ketua DPR: Ekonomi Inklusif Kunci Perekat Persatuan Bangsa

Dalam sebuah seminar nasional yang digelar untuk membahas arah pembangunan ke depan, Ketua DPR RI menyampaikan pandangan bahwa ekonomi inklusif merupakan kunci utama dalam merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, kesenjangan ekonomi yang lebar dapat menjadi sumber potensi konflik horizontal dan menggerus rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi mesti dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan dan wilayah, bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan agregat semata. Pernyataan ini hadir di tengah dinamika pemulihan ekonomi nasional yang masih membutuhkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan.

Merawat Persatuan di Tengah Perbedaan Akses Ekonomi

Pernyataan Ketua DPR tersebut mendapat respons beragam dari berbagai kalangan. Pengamat ekonomi mengingatkan bahwa inklusivitas tidak cukup dimaknai sebagai angka pertumbuhan yang dinikmati sebagian kelompok. Inklusivitas memerlukan pemerataan akses, kesempatan, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di semua daerah. Di sisi lain, pelaku usaha menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas. Kedua pandangan ini sesungguhnya memiliki titik temu: pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan beriringan, saling memperkuat, bukan dipertentangkan.

Diskusi yang berkembang dalam seminar tersebut menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, antara lain:

• Perlunya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan daerah tertinggal agar kesenjangan tidak melebar.
• Pentingnya pemerataan akses terhadap modal, pendidikan, dan teknologi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
• Dorongan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif sebagai motor penciptaan lapangan kerja.
• Kesadaran bahwa stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh keadilan ekonomi yang dirasakan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi Lintas Sektor sebagai Fondasi Ketahanan Nasional

Ketua DPR juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil, untuk bersinergi mewujudkan ekonomi yang lebih berkeadilan. Beberapa langkah konkret yang disorot antara lain program padat karya, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Langkah-langkah ini dinilai dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pusat dan daerah, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap proses pembangunan nasional.

Sinergi lintas sektor menjadi penting karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan sendirian. Pemerintah menyediakan kebijakan dan anggaran, swasta menghadirkan investasi dan inovasi, sedangkan masyarakat sipil berperan dalam mengawal agar manfaat pembangunan sampai ke tingkat akar rumput. Ketika ketiganya bergerak seirama, ekonomi inklusif bukan lagi sekadar wacana, melainkan menjadi instrumen nyata untuk menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang mempersatukan adalah pekerjaan panjang yang membutuhkan dialog berkelanjutan. Perbedaan penekanan antara pertumbuhan dan pemerataan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi semangat kebersamaan harus tetap menjadi kompas bersama. Dengan membuka ruang dialog dan saling mendengarkan, setiap elemen bangsa dapat menemukan titik temu yang mendorong rekonsiliasi dan memperkuat persatuan. Ekonomi inklusif, dengan demikian, bukan hanya alat untuk menyejahterakan, tetapi juga perekat yang menjaga keutuhan bangsa.