Krisis Air di Depan Mata, Akademisi Desak Integrasi Kebijakan dan Anggap Air sebagai Aset Keamanan Nasional

Krisis air nasional dinilai kian mendesak untuk ditangani dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, mengingat persoalan ini berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Akademisi I Nengah Muliarta dari Universitas Warmadewa menilai bahwa air merupakan sumber kehidupan yang menopang ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa, sehingga tidak cukup diatasi hanya dengan pembangunan bendungan atau subsidi parsial. Ia menawarkan pergeseran paradigma dari ekstraksi menuju konservasi restoratif berbasis sains, termasuk precision agriculture dan restorasi vegetasi. Muliarta menegaskan bahwa air perlu ditempatkan sebagai aset keamanan nasional tingkat tinggi, setara dengan pertahanan militer dan stabilitas mata uang. Pernyataan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Air, Retno Marsudi, bahwa keamanan air merupakan fondasi keamanan nasional, dianggap sebagai diagnosis geopolitik dan ekologis yang akurat. Persoalan air kini telah berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan yang berkait erat dengan keamanan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial. Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menilai bahwa RUU Perubahan Iklim perlu menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis air dan perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir. Pandangan ini menggarisbawahi perlunya integrasi ilmu konservasi tanah-air dengan kebijakan politik-ekonomi. Dialog antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dinilai crucial untuk menciptakan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan, guna mencegah ketimpangan akses air yang dapat memicu ketegangan sosial.