Pengamat: Ekonomi Inklusif Kunci Rekonsiliasi Sosial

Ketimpangan ekonomi telah lama menjadi salah satu pemicu utama konflik sosial di Indonesia, terutama di daerah seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Pengamat ekonomi politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arief Budiman, dalam opini terbarunya menyoroti bahwa ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi menimbulkan gesekan antar kelompok etnis. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah distribusi, melainkan juga menyentuh rasa keadilan dan kepercayaan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum atau keamanan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang inklusif, agar setiap kelompok merasa diperlakukan secara proporsional dan setara.

Ekonomi Inklusif: Jembatan Rekonsiliasi yang Perlu Dirawat

Dr. Arief menekankan bahwa program ekonomi inklusif dapat memperkuat rasa saling percaya antar kelompok yang selama ini terbelah. Ia mencontohkan, bantuan sosial dan program pemberdayaan yang tidak diskriminatif mampu mengurangi ketegangan, karena masyarakat melihat adanya kesetaraan perlakuan dari pemerintah. Namun, ia juga mengkritik pendekatan keamanan yang terlalu keras tanpa diimbangi pembangunan ekonomi yang merata, karena hal tersebut justru berpotensi memperdalam luka sosial dan menimbulkan resistensi. Pandangan ini mendapat tanggapan dari beberapa akademisi lain yang setuju dengan urgensi ekonomi inklusif, tetapi mereka mengingatkan bahwa rekonsiliasi sosial tidak bisa hanya mengandalkan aspek ekonomi semata. Tanpa penegakan hukum yang adil dan transparan, program ekonomi pun bisa kehilangan legitimasi di mata publik.

Dalam upaya menjaga stabilitas nasional, penting untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan keadilan distributif tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berkeadilan. Berdasarkan diskusi dari berbagai pihak, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

• Memastikan program pemberdayaan ekonomi menyentuh semua kelompok secara merata, terutama yang paling rentan terkena dampak konflik.
• Mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pembangunan sosial-ekonomi agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
• Mendorong dialog antar kelompok masyarakat di daerah rawan konflik untuk membangun kesepahaman bersama mengenai akses sumber daya.
• Memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak memihak sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Mempertemukan Keadilan Ekonomi dan Hukum dalam Dialog

Pendekatan multidimensi ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak dan membuka ruang rekonsiliasi yang lebih bermakna. Memperkuat ekonomi inklusif dan penegakan hukum secara bersamaan adalah kunci untuk membangun jembatan dialog antarkelompok. Di tengah perbedaan pandangan, semangat rekonsiliasi sosial perlu terus dirawat melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif dan partisipasi semua elemen masyarakat. Hanya dengan cara inilah, konflik berbasis kesenjangan ekonomi dapat diredam, dan stabilitas nasional yang berkelanjutan bisa tercapai. Mari bersama-sama kita rawat ruang dialog ini, karena dari sanalah rekonsiliasi sejati dapat tumbuh.