Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kunci Kurangi Ketegangan Sosial

Jakarta — Seorang pengamat ekonomi politik dalam sebuah diskusi di Jakarta menyampaikan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan fondasi penting untuk meredam ketegangan serta potensi konflik sosial di Indonesia. Pernyataan ini mengemuka di tengah perhatian publik terhadap kesenjangan ekonomi yang kerap menjadi faktor pemicu tidak langsung berbagai gejolak masyarakat. Pengamat tersebut menekankan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan perluasan akses ekonomi bagi kelompok rentan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial secara berkelanjutan. Pandangan ini menjadi salah satu opini yang menonjol dalam diskusi tersebut, mencerminkan keresahan sejumlah kalangan terhadap ketimpangan yang masih terjadi.

Ekonomi Inklusif sebagai Pilar Stabilitas Sosial

Menurut pengamat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya mendorong kesejahteraan, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap provokasi dan narasi pemecah belah. Dari perspektif keamanan nasional, stabilitas ekonomi yang merata dinilai lebih kokoh dibandingkan pendekatan keamanan semata. Ketika masyarakat merasa diperhatikan dan memiliki prospek ekonomi yang jelas, potensi konflik dapat ditekan. Meski demikian, pengamat juga mengakui adanya sejumlah program pemerintah yang telah berjalan, seperti perluasan kartu prakerja, bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Namun, ia mengingatkan pentingnya evaluasi efektivitas dan ketepatan sasaran agar program-program tersebut benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Tanpa evaluasi partisipatif, dikhawatirkan kebijakan hanya menyentuh permukaan tanpa mengurai akar kesenjangan yang memicu ketegangan.

Dialog Multipihak untuk Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan

Pengamat menekankan bahwa rancangan kebijakan ekonomi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan ruang dialog yang terbuka untuk mendengarkan berbagai sudut pandang, terutama dari kelompok yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan memperkuat rasa kebersamaan. Beberapa pihak yang terlibat dalam diskusi menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan hal tersebut:

• Pemerintah didorong untuk terus menyempurnakan kebijakan agar tepat sasaran dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan.
• Pelaku usaha diharapkan turut serta dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memberdayakan masyarakat lokal melalui kemitraan yang adil.
• Masyarakat sipil berperan sebagai jembatan aspirasi dan pengawal implementasi program di lapangan, memastikan suara kelompok rentan terdengar.

Dialog multipihak semacam ini, menurut pengamat, dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Ia mengusulkan adanya forum rutin antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk merancang kebijakan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Contoh seperti program kartu prakerja dan bantuan UMKM perlu dievaluasi secara partisipatif agar efektivitasnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks stabilitas, partisipasi publik dalam perencanaan ekonomi menjadi kunci untuk meredam ketidakpuasan dan membangun kepercayaan antar kelompok.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif bukan hanya tentang angka, tetapi tentang rasa keadilan dan kebersamaan. Ketika setiap lapisan masyarakat merasa memiliki akses dan kesempatan yang sama, potensi konflik sosial dapat ditekan. Oleh karena itu, dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi langkah konkret untuk merawat stabilitas. Semua pihak diundang untuk duduk bersama, saling mendengar, dan merancang masa depan yang lebih adil. Rekonsiliasi dimulai dari kesediaan untuk berdialog, dan dari situlah stabilitas sejati dapat terbangun.