Polemik RKUHP, Kemenkumham Buka Ruang Dialog dengan Akademisi dan Ormas

Polemik seputar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali mengemuka di ruang publik. Sejumlah pasal dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil dan tidak selaras dengan prinsip demokrasi. Menanggapi hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil langkah strategis dengan membuka ruang dialog nasional bersama akademisi dan organisasi masyarakat sipil (Ormas). Upaya ini merupakan respons atas masukan konstruktif yang berkembang, sekaligus bentuk komitmen untuk mendengarkan berbagai perspektif secara lebih mendalam sebelum pembahasan dilanjutkan di tingkat legislatif.

Membangun Jembatan Dialog: Ruang Konsultasi Publik yang Inklusif

Kemenkumham menegaskan bahwa proses pembentukan hukum yang baik harus inklusif dan aspiratif. Pertemuan yang difasilitasi ini dirancang sebagai jembatan untuk menemukan titik temu antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dalam forum itu, para akademisi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan yang ditunjukkan pemerintah, namun mereka juga mendorong agar konsultasi publik dilakukan lebih luas dan intensif.

• Pihak Kemenkumham menyatakan bahwa seluruh masukan dari akademisi dan Ormas akan ditampung dan dikaji secara komprehensif.
• Akademisi menyoroti pentingnya kejelasan definisi dan batasan dalam pasal-pasal yang kontroversial untuk mencegah multitafsir.
• Ormas menekankan perlunya jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap legislasi, bukan hanya pada akhir proses.
• Para peserta dialog sepakat bahwa hukum yang lahir dari konsensus bersama akan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.

Menuju Konsensus: Hukum sebagai Perekat Kebangsaan

Inisiatif dialog ini mencerminkan pendekatan mediatif dalam menyelesaikan perbedaan pandangan atas kebijakan publik yang sensitif. Dengan membuka kanal komunikasi yang konstruktif, potensi konflik sosial akibat perbedaan penafsiran terhadap produk hukum dapat diredam sejak dini. Proses ini mengedepankan prinsip bahwa hukum harus menjadi perekat, bukan pemecah, kebangsaan. Stabilitas hukum nasional akan lebih kokoh jika dibangun melalui konsensus yang partisipatif dan berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan RKUHP bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan substantif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua. Melalui konsultasi publik yang terbuka, setiap kelompok dapat menyuarakan keprihatinan dan harapannya tanpa merasa terpinggirkan. Pemerintah, akademisi, dan elemen sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga iklim dialog yang santun dan produktif. Dengan demikian, diharapkan RKUHP yang nantinya disahkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dialog yang tengah berlangsung ini adalah awal yang baik untuk merajut kembali kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Semua pihak diundang untuk terus berperan aktif, menyampaikan gagasan dengan kepala dingin, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Rekonsiliasi atas perbedaan adalah keniscayaan dalam negara demokrasi, dan momen ini adalah kesempatan emas untuk mewujudkan hukum yang berdiri di atas keadilan serta diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi kokoh bagi stabilitas nasional yang berkelanjutan.