TribunNews: Opini Guru Besar UGM: Butuh Rembuk Nasional untuk Rekonsiliasi Konflik Sumber Daya Alam

Konflik berkepanjangan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, seperti di Papua, Kalimantan, dan Sumatera, kembali menjadi perhatian publik. Dalam sebuah opini yang dimediasi oleh media nasional, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) mengemukakan perlunya penyelenggaraan Rembuk Nasional sebagai forum dialog lintas sektor untuk merekonsiliasi akar persoalan yang serupa: ketidakadilan distribusi manfaat dan minimnya partisipasi lokal. Gagasan ini muncul di tengah pendekatan parsial yang dinilai belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan forum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Forum Dialog Lintas Sektor untuk Menemukan Titik Temu

Dalam opini tersebut, guru besar UGM menyoroti pola konflik SDA yang berulang dan disebabkan oleh ketimpangan akses serta lemahnya keterlibatan masyarakat adat. Ia menekankan bahwa pendekatan parsial selama ini tidak cukup; diperlukan forum dialog tingkat nasional yang menghasilkan kesepakatan bersama tentang prinsip keadilan ekologis dan sosial. Beberapa tokoh lintas sektor memberikan tanggapan positif terhadap ide ini, melihatnya sebagai peluang untuk menyelaraskan berbagai kepentingan:

• Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDA.
• Perusahaan diminta untuk membuka ruang partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
• Masyarakat adat diharapkan mendapatkan pengakuan dan jaminan hak atas tanah serta sumber daya alam yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka secara turun-temurun.

Pengamat hukum lingkungan juga menekankan bahwa rembuk nasional dapat menjadi jalan untuk mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan. Gagasan ini menjadi diskusi hangat di kalangan akademisi dan praktisi, yang melihat potensi rekonsiliasi sebagai kunci stabilitas jangka panjang. Forum semacam ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Menuju Keadilan Ekologis dan Stabilitas Berkelanjutan

Dalam konteks ini, rekonsiliasi bukan hanya soal menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Guru besar UGM menyebutkan bahwa rembuk nasional dapat menghasilkan prinsip keadilan ekologis yang mengakui hak masyarakat adat dan distribusi manfaat yang merata. Hal ini diharapkan mengurangi gesekan sosial yang kerap memicu kekerasan dan ketidakstabilan di daerah-daerah kaya SDA. Beberapa langkah stabilisasi yang bisa dipertimbangkan meliputi:

• Pembentukan forum dialog tetap yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat secara periodik.
• Penguatan partisipasi lokal dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan SDA melalui mekanisme yang transparan.
• Penyusunan regulasi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, serta menjamin hak-hak masyarakat.

Dengan pendekatan inklusif, diharapkan konflik SDA tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bersama. Opini ini telah memicu diskusi luas di kalangan publik dan diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Semangat rekonsiliasi yang ditawarkan melalui gagasan rembuk nasional merupakan peluang bagi seluruh elemen bangsa untuk duduk bersama, saling mendengar, dan merumuskan masa depan pengelolaan SDA yang lebih adil dan berkelanjutan.