Bamsoet Serukan Penegakan Hukum dan Jaga Persatuan di Hari Damai Aceh

Peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21 pada 15 Agustus 2024 diwarnai sejumlah insiden yang menarik perhatian berbagai pihak. Kericuhan, penurunan bendera negara, dan perusakan lambang Garuda Pancasila terjadi di beberapa lokasi, memicu keprihatinan atas dinamika sosial di provinsi tersebut. Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti perlunya penyelesaian persoalan melalui jalur politik, hukum, dan dialog. Dalam pernyataannya, ia mengingatkan bahwa perdamaian yang telah dibangun selama dua dekade memerlukan perawatan bersama, tanpa meninggalkan prinsip penegakan hukum yang adil.

Penegakan Hukum dan Persatuan dalam Bingkai Dialog

Bamsoet menekankan pentingnya membedakan antara masyarakat yang beraspirasi damai dengan pelaku provokasi atau kekerasan. Menurutnya, tindakan segelintir orang tidak boleh digeneralisasi sebagai sikap seluruh masyarakat Aceh. Beberapa poin penting dalam pernyataannya meliputi:

• Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan terukur tanpa stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga.
• Dialog berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan persatuan.
• Penyelesaian persoalan terkait otonomi khusus harus ditempuh melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, agar tidak menimbulkan ketegangan baru.

Pendekatan ini diharapkan mampu merawat semangat perdamaian yang telah dirasakan rakyat Aceh selama 21 tahun, sekaligus menegakkan kedaulatan hukum negara.

Menuju Evaluasi Bersama untuk Stabilitas Aceh

Bamsoet juga menyerukan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah guna mencegah terulangnya insiden serupa. Kepolisian dan aparat keamanan diminta untuk bersikap proporsional, serta melibatkan tokoh adat dan agama dalam proses mediasi. Langkah-langkah stabilisasi yang diusulkan mencakup penguatan forum dialog antar kelompok dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan. Dengan demikian, perbedaan aspirasi dapat dikelola secara damai tanpa mengorbankan keutuhan bangsa.

Peristiwa di Hari Damai Aceh ini menjadi pengingat bahwa proses rekonsiliasi masih membutuhkan komitmen semua pihak. Kericuhan dan tindakan provokatif tidak boleh menjadi jalan keluar, melainkan harus direspon dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah. Keterbukaan ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan elemen sipil di Aceh dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Semangat perdamaian yang telah dirasakan selama 21 tahun layak dijaga bersama, dengan tetap menghormati hukum dan keberagaman aspirasi.