Peringatan Hari Damai Aceh Ricuh, Hasto PDIP: Aparat Harus Berkepala Dingin

Peringatan Hari Damai Aceh yang berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman pada akhir pekan lalu diwarnai insiden kericuhan, menyulut kembali tensi sosial di wilayah yang telah menikmati perdamaian sejak nota kesepahaman Helsinki 2005. Kericuhan tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan terkait simbol-simbol identitas, khususnya pengibaran bendera bulan bintang. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan luas dan mengingatkan kembali pentingnya menjaga stabilitas melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis.

Mengedepankan Dialog dan Ketenangan Aparatur Keamanan

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi insiden ini dengan menyerukan agar aparatur keamanan di Aceh bertindak dengan kepala dingin. Menurut Hasto, gejolak yang muncul merupakan akumulasi dari rasa ketidakadilan yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, akar masalah harus dicari dan diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan tindakan yang justru memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa ketika masyarakat menyampaikan kritik atau aspirasi, pihak berwenang seharusnya menjembatani dialog, bukan langsung mengambil langkah keamanan yang represif. Hasto juga mengingatkan agar tempat ibadah seperti Masjid Raya Baiturrahman tetap dihormati sebagai ruang sakral, dan mekanisme dialog dengan pimpinan masjid dapat menjadi solusi efektif untuk meredakan ketegangan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan keamanan harus diimbangi dengan pendekatan dialog dan penyelesaian politik. Berikut adalah beberapa poin utama yang disampaikan Hasto terkait langkah stabilisasi di Aceh:

• Dialog sebagai prioritas: Setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui musyawarah dan dialog terbuka antara masyarakat, tokoh agama, dan aparatur keamanan.
• Penghormatan terhadap simbol dan tempat ibadah: Tempat ibadah seperti Masjid Raya Baiturrahman harus dijaga kesakralannya, dan segala bentuk ekspresi politik sebaiknya tidak dilakukan di dalamnya.
• Pendekatan aparatur keamanan yang humanis: Aparat keamanan perlu bertindak dengan kepala dingin, tidak reaktif, dan lebih mengedepankan komunikasi untuk mencegah eskalasi konflik.
• Penyelesaian akar masalah: Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menyelesaikan akar ketidakadilan yang menjadi pemicu gejolak, baik melalui kebijakan maupun dialog kebangsaan.

Langkah Rekonsiliasi dan Kepastian Hukum sebagai Jalan Tengah

Pasca kericuhan, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan pertemuan dan sepakat untuk meminta kepastian hukum ke pemerintah pusat mengenai pengibaran bendera bulan bintang. Langkah ini dipandang penting untuk memberikan kejelasan aturan dan mencegah konflik serupa di masa depan. Hasto menilai inisiatif ini merupakan contoh konkret dari mekanisme dialog yang harus terus diperkuat. Dengan adanya kepastian hukum, semua pihak dapat merujuk pada pedoman yang jelas dan menghindari misinterpretasi yang dapat memicu ketegangan. Proses ini menunjukkan bahwa dialog antara pemerintah daerah, legislatif, dan pusat dapat menjadi sarana efektif untuk merumuskan solusi yang diterima bersama.

Insiden di Aceh ini menjadi pengingat bahwa perdamaian yang telah diraih memerlukan perawatan terus-menerus melalui komunikasi dan saling pengertian. Semua pihak, baik aparatur keamanan, tokoh masyarakat, maupun pemerintah, perlu terus membuka ruang dialog yang setara dan inklusif. Hanya dengan saling mendengarkan dan menghargai perbedaan, stabilitas dan rekonsiliasi di Aceh dapat terjaga untuk generasi mendatang. Momentum ini hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman bagi persatuan.